contoh peraturan daerah kabupaten kota. bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota. contoh peraturan daerah kabupaten kota

Unduh. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Contoh perda kabupaten. Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Sebagai contoh dalam penyusunan suatu peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan terhadap peraturan presiden, peraturan pemerintah apalagi undang-undang. Peraturan Perundang-undangan. S. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kalurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat. Peraturan Presiden; 6. . PERDA 2023. Berikut ini penjelasan masing-masing. II KABUPATEN/KOTA b. Pemerintah Daerah; 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Selain itu, perda juga dapat mengatur materi-materi yang menampung kondisi khusus. Peraturan Daerah Kota Bandung No. Perda Kota Bandung No. Sesuai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4 aturan ini menyebut bahwa Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:Peraturan daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep meliputi pembangunan: a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) mengatur bahwa: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah terdiri dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. 1 file (s) 4759 downloads. ; Fungsi anggaran, yaitu menyusun APBD bersama bupati atau wali kota. 5. 50. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 5. Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 8. 19. menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan. Kabupaten Mamasa. 999 judul c. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,. Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Memahami Tahapan dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah. Lalu pada Pasal 148 disebutkan jika DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. 27 Sementara Executive Review terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan 23 UU 23/2014 Pasal 251 ayat (8). 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Harapannya, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum kabupaten layak anak di. 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang SIstem Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SKPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; 2. peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan; d. Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda-beda. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Katalog. (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas. 3. 32 Tahun 2004. 5. ”. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Contoh dinas daerah, yaitu dinas pendapatan, dinas pendidikan dan pengajaran, dinas kesehatan, serta dinas pariwisata, seni, dan budaya. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33); 11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Teori Negara. Bupati/Walikota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. b. Belanja Daerah Kabupaten/Kota 1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 12. 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), materi muatan baik Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi maupun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Kab/Kota ; 6) Mengkoordinir pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang. » INFO PENTING: Yth. 23 Tahun 2014. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor. SPM adalah pihak pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. Proses Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDPeraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Peantauan Li. Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13. APBD 2015. Peraturan Pemerintah; 5. Kurang dari 11. 5. Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia 007 Nomor 4737);. •Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil PemerintahABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2020 secara prosentase tetap. 7. 14. Kembali NTB meraih Opini WTP dari BPK RI selama 6 Tahun berturut-turut bersama 10 Kabupaten/Kota se NTB. Peraturan Daerah Kabupaten. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota tersebut bersifat koordinatif dan fungsional. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsiPokok pikiran pada konsiderans undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 1. Bagian Hukum Kabupaten Bandung menerima Kunjungan Kerja Kota Palembang dalam Rangka Pengelolaan JDIH 39278 View Selasa, 19 Mar 2019, 11:11:17 WIB: PROGRAM PNYUSUNAN PERATURAN DAERAH 17812 View Senin, 30 Sep 2019, 15:24:11 WIB: PROGRAM PNYUSUNAN PERATURAN DAERAH 17812 View Senin, 30 Sep 2019,. 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Adapun syarat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017-2025. Jadi, perda bisa dimintakan. 07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Produk hukum daerah selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat7. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 18: Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah: Lihat: 10. Perda tentang Pembentukan Desa (Pasal 8). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara. penganutnya diwilayah Kabupaten/Kota; d. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 265. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA dan BUPATI TELUK WONDAMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN. Bupati adalah Bupati Gianyar. 9 KiB) PERDA 08 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030; u. 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bupati dibantu wakil bupati. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. Pemerintahan kabupaten dipimpin bupati, sedangkan pemerintahan kota dipimpin wali kota. pu. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6,. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,serta menampung kondisi khusus/ciri Definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Pemerintah; 5. panduan pembuatan perda dipublikasi dalam garut. Uraian tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsiPERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan. 1. PERBEKEL TAMBLANG. akhir bagian pe-nutup. Merujuk Undang-Undang No. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2. 5. Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan 3. Dalam Pearturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Dalam hal RTRW kabupaten/kota. yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP-D. 5. Pembinaan PPNS kabupaten/kota Sumber : Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan. Kota Semarang telah membuktikan dengan diakuinya oleh Kementerian Kesehatan RI penghargaan kota sehat dengan klasifikasi Padapa atau penghargaan Kota Sehat dalam pemantapan dari Kementerian Kesehatan. Pasal 271 Ayat (2) UU 23/2014 Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJP Kabupaten/Kota, RPJMD. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan. 6. Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 38 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2019; Perda Kab Semarang No 11 Tahun 2017. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. 1. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Prosedur yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Agung RI karena Mahkamah Agung RI dapat melakukan judicial review terhadap peraturan daerah yang dinilai bermasalah untuk membuktikan apakah peraturan daerah-peraturan daerah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan. 32 Tahun 2004. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa. 7. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. kelembagaan kepariwisataan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) 2. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Lembaga Adat merupakan alat ukur kohesivitas sosial. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi daerah. 000 judul atau lebih b. 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; m. Tetapi dalam kaitannya dengan konstitusionalitas (formil dan materiil) peraturan daerah, maka sebenarnya yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung. 3/2005 yang mengatur terkait penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan di. 11. bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama. Legislasi, berkaitan. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan: Lihat: 10. HAS Natabaya (2006: 191) mengajukan dua usul untuk menyelesaikan dualisme itu. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.